Realitas sosial akan mengubah watak manusia. Hal ini terbukti jika, dihubungkan dengan perkembangan gerakan pembebasan nasional bangsa Papua Barat sejak dijajah kolonialisme Belanda dan kolonialisme Indonesia.
Seantero masyarakat Papua Barat mengakui bahwa, masa penjajahan atau pendudukan kolonialisme Belanda selama 64 tahun, lebih manusiawi dibandingkan dengan masa penjajahan atau kependudukan kolonialisme Indonesia sejak tahun 1961 hingga saat ini, walaupun sama-sama adalah penjajah.
Dimasa kependudukan Belanda rakyat Papua Barat yang menjadi korban pelanggaran HAM (Dibunuh) hanya 1 orang (https://tirto.id/saat-dijajah-belanda-cuma-1-orang-papua-di…) dan selebihnya lebih pada pendidikan, pembinaan dan pelatihan terhadap orang Papua dan bahkan Belanda pun turut serta dalam mendidik dan mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat yang di deklarasikan kemerdekaan tersebut pada, 1 Desember 1961 di Holandia (Sekarang Jayapura).
Sedangkan, dimasa kependudukan kolonialisme Indonesia sejak tahun 1961 hingga, saat ini rakyat Papua Barat terus diperhadapkan dengan berbagai teror, intimidasi, diskriminasi rasial, pembunuhan, pemerkosaan hingga, terjadi perampasan ruang hidup dan hak atas tanah adat selalu dimonopoli dan diambil alih oleh kolonialisme Indonesia dan tuannya kapitalisme Amerika dan sekutunya.
Dengan demikian perbedaan perlakuan kedua negara colonial ini sehingga, membentuk watak rakyat Papua Barat dalam memperjuangkan hak kemerdekaannya pun berbeda. Dimasa kependudukan Belanda rakyat Papua dalam menyampaikan pendapat atau pandangan politiknya dilakukan dengan damai melalui, dialog dan atau aksi demonstrasi damai dan tindak mendapat perlakuan diskriminasi dan intimidasi yang berlebihan seperti, yang saat ini colonial Indonesia lakukan terhadap rakyat Papua Barat.
Gerakan Gerilya
Perbedaan perlakuan inilah yang kemudian membuat rakyat Papua Barat semakin progresif, militan dan patriotic dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya TPN-OPM di Manokwari pada 26 Juli 1965, yang berjuang secara bergerilya di hutan belantara Papua Barat yang hingga saat ini masih tetap konsisten dan eksis.
Perang Gerilya adalah salah satu bentuk perlawan atau protes yang dilakukan atas ketertindasan dengan misi membebaskan rakyat dari penindasan. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa, perang gerilya akan memberikan dampak yang buruk bagi seluruh rakyat khususnya rakyat sipil namun, hal itu merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh seluruh rakyat yang ingin bebas dari penindasan.
Bogenville merupakan sebuah bangsa jajahan PNG yang tahun ini (2019) akan menggelar referendum. Dalam perjuangan pembebasan nasional bangsa Bogenville dilakukan dengan cara perang gerilya yang berhasil melumpuhkan proses produksi perusahaan tambang milik imperialisme Inggris dan terus menerus melakukan perlawan dengan militer PNG sehingga, berhasil sampai pada perundingan antara PBB, PNG dan pihak Bogenville untuk merumuskan soal referendum.
Namun, perjuangan bangsa Bogenville ini tidak berjalan mulus. Konsekwensi dari perang pembebasan nasional tersebut rakyat Bogenville diperhadapkan dengan serangan operasi militer oleh militer PNG yang disokong Imperialisme Inggris hingga, memblokade semua bantuan kebutuhan pokok seperti, akses pendidikan, kesehatan, makan, minum dan akses komunikasi dan kebutuhan lainnya.
Namun, satu hal yang unik adalah rakyat Bogenville sadar bahwa, perang gerilya tersebut adalah perang yang akan membebaskan mereka dari ketertindasan dan akan membawah mereka pada alam perdamaian sehingga, mereka tidak mengelu namun, membuat mereka harus lebih kreatif. Mereka mengunakan semua potensi atau kemampuan dan keahlian mereka untuk menciptakan kebutuhan hidup mereka tanpa mereka mengelu.
Kondisi yang dihadapi rakyat Bogenville tidak berbeda dengan kondisi yang hari ini rakyat bangsa Papua Barat hadapi terutama di daerah perang pembebasan nasional. Dengan demikian perang gerilya yang dilakukan oleh TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) ini pun harus dilihat sebagai perang gerilya yang dilakukan untuk pembebasan nasional Papua Barat, bukan merupakan sebuah tindakan criminal atau merupakan sebuah upaya menghambat perjuangan pembebasan nasional.
Persoalan konsekuensi perang perang gerilya yang akan dihadapi itu merupakan tanggung jawab dari semua orang Papua Barat terutama para intelektual atau kelompok terdidik sesuai kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk membantu dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk menyelamatkan rakyat sipil atau menyediakan logistic perang gerilya.
Namun, yang saat ini terjadi adalah kaum intelektual melacurkan intelektualitas kepada kolonialisme dan menjadi intelektual kapitalis atau borjuis yang tanpa disadari memperpanjang penindasan atau melakukan penindasan namun, ingin untuk pembebasan nasional.
Gerakan Sipil Kota
Gerakan sipil kota identik dengan gerakan massa. Massa yang terdidik, terorganisir, militan, progresif dan patriotik dalam sebuah organisasi massa yang memiliki sebuah stratak perjuangan untuk mengakhiri penindasan. Wujud perlawanan yang dilakukan biasanya melalui aksi massa (Demonstrasi hingga pemogokan atau memboikotan).
Di Indonesia, guna menumbangkan kediktatoran rezim Soeharto rakyat bangsa Indonesia berhasil menumbangkan dengan aksi massa hingga, melahirkan reformasi di Indonesia. Namun, sampai saat ini reformasi belum juga mampu mengakhiri penindasan dan penghisapan oleh sisa-sisa orde baru dan para kapitalis dan borjuis nasional yang masih menjadi penindas dan antek-antek penindas sehingga, sampai dengan saat ini masih diperjuangkan oleh gerakan-gerakan massa (Mahasiswa, Buruh,Tani,Nelayan, Kaum Miskin Kota) yang terkonsolidasi dalam organisasi gerakan massa seperti, PEMBEBASAN, SEBUMI, AGRA, SEDAR dan lain-lain yang berjuang untuk menghancurkan sistem ekonomi kapitalisme dengan membangun sebuah sistem tanpa kelas.
Namun, yang berbeda antara perjuangan Bangsa Papua Barat dan bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa Papua Barat saat ini yang menjadi pokok perjuangan adalah perjuangan revolusi demokratik atau pembebasan nasional sambil menuju pada perjuangan ekonomi tanpa kelas. Sedangkan Indonesia, revolusi demokratik mereka telah selesai dan saat ini mereka sedang ada pada tahapan perjuangan kelas. Kelas proletar (Buruh) melawan Borjuis/kapitalis yang secara nyata menindas rakyat.
Akan tetapi untuk menuju pada revolusi demokratik dan juga perjuangan kelas untuk menuju kehidupan tanpa kelas atau revolusi sosialis, membutuhkan ruang demokrasi yang seluas-luasnya namun, saat ini ruang demokrasi selalu saja dibungkam oleh rezim antek kapitalisme sehingga, kedua bangsa ini terutama kaum tertindas haruslah bersatu dan membangun solidaritas untuk bersama-sama melawan rezim yang anti demokrasi ini agar supaya ruang demokrasi dibuka secara luas. Puncak tertinggi dari kedewasaan demokrasi di Indonesia adalah diberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui referendum.
Gerakan Sipil kota di Papua Barat yang memperjuangkan pembebasan nasional Papua Barat banyak muncul pasca reformasi Indonesia yang dipelopori oleh generasi mudah Papua. Saat ini organisasi sipil yang masih eksis memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri seperti, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), SONAMAPA, GARDA-P dan lain-lain. Perjuangan gerakan sipil kota ini dilakukan melalui aksi massa (Demonstrasi), diskusi, dan lain-lain yang berorientasi pada mahasiswa, buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, masyarakat adat sebagai basis massa yang secara nyata mengalami penindasan.
Gerakan sipil di Papua Barat bermunculan setelah rezim kediktatoran Soeharto digulingkan oleh aksi massa dan lahirnya reformasi Indonesia. Sebelum rezim Soeharto yang kejam ini digulingkan, perjuangan pembebasan nasional Papua Barat dilakukan secara gerilya dan diplomasi di luar negeri tanpa ada gerakan sipil.
Gerakan sipil dengan aksi massa mampu menggulingkan berbagai penguasa yang menindas rakyat seperti di Indonesia yang dengan aksi massa mampu menggulingkan rezim orde baru Soeharto, di Afrika selatan di bawah pimpinan Nelson Mandela mampu melawan apartheid hingga mampu berdiri sendiri dan masih banyak lagi negara-negara yang memperjuangkan ketidakadilan melalui aksi massa.
Dengan demikian dengan aksi massa pun sesungguhnya bangsa Papua Barat bisa sampai pada cita-cita hak menentukan nasib sendiri melalui mekanisme internasional yaitu referendum. Aksi massa dibawah organisasi yang progresif, militan dan patriotic dan memiliki stratak perjuangan yang jelas untuk berbagai bentuk penindasan diatas tanah Papua Barat terutama militerisme, kolonialisme dan kapitalisme yang secara nyata menindas rakyat Papua Barat.
Kemenangan melalui aksi massa bisa diperoleh dengan kesatuan tindakan massa sehingga, guna menuju pada sebuah kesatuan tindakan membutuhkan suatu persatuan gerakan massa terutama gerakan-gerakan massa yang memiliki platform perjuangan yang sama yaitu anti terhadap militerisme, kolonialisme dan Kapitalisme serta mendukung hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis melalui mekanisme referendum.
Diplomasi
Perjuangan pembebasan nasional Papua Barat melalui cara diplomasi sudah dilakukan sejak tahun 1960-an hingga kini oleh rakyat Papua Barat sendiri yang bermukim di berbagai belahan dunia. Perjuangan melalui diplomasi ini dilakukan melalui lobi politik atau meminta dukungan dan mengkampayekan persoalan-persoalan Papua Barat melalui seminar, mimbar bebas atau melalui forum-forum internasional dan regional dan menawarkan solusi referendum. Seperti halnya yang dilakukan oleh ULMWP dibawah pimpinan Benny Wenda dan juga WPLO saat ini dan individu-individu lainnya.
Perjuangan melalui diplomasi ini biasanya tergantung pada ideologi negara dan situasi ekonomi-politik di negara tersebut sehingga, negara pendukung terkadang tidak konsisten atau dukungannya bisa berubah di suatu waktu. Hal ini terbukti dengan sikap dukungan seantero negara-negara MSG yang sejak awal memberikan dukungan penuh namun, lambat laun semakin surut kecuali, Vanuatu yang sejak awal hingga saat ini masih konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat. Sehingga, sebelum menggalang solidaritas atau meminta dukungan memetahkan secara baik peta ekonomi-politik dan landasan ideologi negara yang mau diminta dukungan sampai dengan situasi pada tingkatan PBB dan hubungkan kepentingannya di Papua Barat baik secara ekonomi mau pun secara politik.
Kesimpulan
Perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua Barat melalui perang gerilya, gerakan sipil kota dan diplomasi adalah sebuah keharusan tanpa terkecuali. Karena, perang gerilya, gerakan sipil kota dan juga diplomasi yang dilakukan untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh militerisme Indonesia, kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme global dan untuk pembebasan nasional bangsa Papua Barat maka, tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Persatuan atau penyatuaan ketiga komponen perjuangan inilah yang menjadi penting saat ini sebab, sekali lagi ketiga komponen perjuangan ini melawan sistem penindasan yang sama dan untuk pembebasan nasional Papua Barat bukan, untuk NKRI Harga Mati ! dan akan melahirkan satu kesatuan tindakan dari tiga komponen perjuangan ini yang akan mengarah pada kemenangan.
Persatuan atau penyatuan macam apa yang dibutuhkan oleh rakyat Papua Barat saat ini ? Persatuan yang demokratis, dimana semua komponen memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat soal kemajuan gerakan pembebasan nasional sesuai kondisi objektif dan kebutuhan bersama yaitu kebutuhan mempercepat pembebasan nasional.
Sebuah kritik untuk persatuan nasional. Jika, Gerilyawan, Gerakan Sipil dan Diplomat memperjuangkan soal pembebasan nasional Papua Barat yang sama mengapa tidak mau bersatu untuk berjuang bersama ?
Jika, ULMPW adalah wadah persatuan mengapa tidak mau mempersatukan semua komponen perjuangan pembebasan nasional dari para gerilyawan, gerakan sipil dan diplomat ?
Jika, terus seperti ini yang menindas rakyat bangsa Papua Barat saat ini selain musuh rakyat yaitu militerisme, kolonialisme dan kapitalisme juga, para pejuang pembebasan nasional sendirilah yang menindas dan atau memperpanjang penindasan diatas tanah Papua Barat.
Salam Pembebasan Nasional
0 Komentar