 |
| Sumber : Facebook.com |
Dalam dunia dewasa ini secara umum terbagi dalam dua kelas
yaitu kelas borjuasi dan juga kelas proletariat. Kelas borjuasi adalah kelompok
yang menganut paham liberalisme yang mengedepankan kebebasan individual sehingga,
persaingan antar sesama itu baik sehingga, secara nyata yang kuat dan memilik
modal besar akan selalu menjadi pemenang dan yang sebaliknya akan tetap
ditindas dan itu dianggap sesuatu hal yang wajar. Yang ditindas dan dihisap
inilah yang disebut kelas proletariat kerena, mereka tidak memiliki modal
namun, mereka memiliki kemampuan produktifitas.
Secara politik mereka ini memiliki kekuasaan dan otoritas
untuk membuat kebijakan namun tentunya kebijakan yang di buat harus untuk berpihak
untuk kepentingan kelas modal. Kepentingan untuk terus berinvestasi,
mengeksploitasi dan melakuakan penghisapan kepada rakyat sehngga, mereka bisa terus
menerus mengakumulasi modal atau kekayaan mereka.
Untuk terus mempertahankan praktek-praktek mereka untuk
mengakumulasi modal atau kekayaan ini mereka memiliki perangkat untuk membangun
hegemoni atau membangun ilusi-ilusi guna meninabobokan kelas proletariat atau
tertindas ini agar terus tergantung dan percaya pada kelas borjuasi yang secara
nyata adalah penindas rakyat.
Di Papua dewasa ini secara sadar dan tidak sadar sedang
berada dalam kecaman kelas bermodal dan elit borjuasi yang sedang mengekploitasi
dan melakukan penghisan baik sumber daya alam maupun manusia Papua. Mereka itu
adalah para investor dan penguasa seperti, gubernur, bupati dan para birokrat
lainnya. Terlepas dari mereka sebagai orang Papua, sesame agama, ras, budaya
yang sama namun, mereka adalah penindas yang juga menindas rakyat Papua sendiri
namun, supaya rakyat tidak menyadari bahwa, mereka adalah juga penindas mereka
akan beretorika dan memberikan ilusi-ilusi atas persoalan-persoalan rakyat.
Rakyat Papua saat ini rentan dengan berbagai pelanggaran HAM
seperti, perampasan ruang hidup, perampasan tanah adat, termarjunalkan dan
berbagai persoalan social seperti, kemiskinan, tidak dapat pelayanan kesehatan
yang baik, pendidikan yang baik dan jaminan social secara baik dan rentan
dengan pembunuhan, teror, diskriminasi. Para elit borjuasi sebagai perpanjangan
tangan yang melanggengkan dan menjalankan dan mengamankan kepentingan modal ini
mereka akan hadir seolah-olah sebagai pahlawan yang akan menyelasaikan segalah
persoalan ini dengan memberi harapan mereka akan menyelesaikan pelanggaran HAM, memberikan jaminan kesehatan, pendidikan
dan jaminan social demi kemakmuran rakyat namun, nyata-nyatanya hanya sebuah
janji palsu atau ilusi semata tanpa realiasasi secara konkrit.
Akhir-akhir ini ada beberapa ilusi yang dibangun oleh elit
borjuasi di Papua seperti, yang telah dikomsumsi oleh rakyat Papua seperti,
gubernur Papua perna berjanji bahwa, jika ada orang Papua yang dapat tembak dia
(gubernur Papua) akan lapor ke PBB. Sedangkan sejak disampaikan pernyataan ini
hingga, kini rakyat Papua banyak yang ditembak mati oleh militer Indonesia
tanpa kejelasan hukum namun, belum juga laporkan ke PBB. Ataukah masih kurang
ataukah gubernur tidak mengetahui akan adanya penembakan ataukah dia lupa akan
janjinya ? entahlah. Ini adalah wujud hegemoni melalui ilusi atau janji palsu
yang disampaikan dan secara nyata tidak mungkin akan dilakukan sebab, secara structural
gubernur adalah bagian perpanjangan tangan dari pemerintahan borjuasi di Papua.
Selain itu seorang gubernur pun tidak dapat serta merta melaporkan ke PBB sebab,
semua itu ada mekanismenya sudah diatur secara tersistematis dan terstruktur
sesuai hierarki birokrasi.
Selain itu juga, setelah beberapa elit borjuasi yang
terdeteksi tindak korupsi oleh KPK langsung secara membludak menggerakan
kelompok-kelompok yang bisa dikatakan reaksioner dan mengeluarkan
pernyataan-pernyataan yang secara nyata tidak logis dan rasional seperti,
adanya upaya teror, intimidasi terhadap mereka sedangkan mereka mau berbicara
jujur dan memperjuangkan aspirasi rakyat namun, selalu diteror oleh pemerintah
pusat.
Hal semacam ini hanyalah sebuah retorika yang dimainkan guna
menarik simpati rakyat Papua dan kemudian rakyat Papua tidak melihat bahwa,
mereka jugalah yang melanggengkan penindasaan terhadap rakyat Papua sehingga, turut
memperpanjang penderitaan rakyat Papua sehingga, mereka tidak akan perna atau
tidak punya kuasa untuk menyelesaikan persoalan rakyat Papua terutama persoalan
penindasan dan atau penjajahan dan membawah rakyat Papua pada pembebasan atau
kemerdekaan.
Sedangkan persoalan korupsi biarlah KPK dan penegak hukum
yang menyelesaikan secara hukum yang berlaku. Jika, ditemukan bersalah
berdasarkan fakta hukum maka, diproses secara hukum dan jika, tidak terbukti
secara hukum otomatis mereka tidak akan diproses secara hukum namun, jika
reaksinya demikian ada apa sebenarnya.
Dengan demikian rakyat Papua harus jeli dan melihat dan
menganalisis secara objetif dengan unsur-unsur mata rantai penindasan bersama
perangkat atau antek-antek borjuasi yang saling berhubungan antara satu dengan
yang lain yang menindas rakyat Papua saat ini agar tidak terhegomoni oleh ilusi
dan retorika yang dibangun oleh elit borjuis local Papua terlepas dari kesamaan
ras, suku, bahasa, agama, dll.
“ Namun, apa bila para birokat Papua ini secara sadar (tidak
ilusif) sebagai sesama orang Papua yang ditindas oleh kolonialisme dan
kapitalisme sudah seharusnya melakukan mengorganisasian dan melakukan mogok
birokratis dan segalah produk kebijakan ala colonial dan kapitalisme yang
menindas ”
0 Komentar