Dugaan Korupsi dan Upaya Kolonial Memutasi Isu Papua

Ilustrasi - Sumber : Google.com


TPNPB serang militer Indonesia (Satuan Zeni)

Papua Barat (Sorong samapai Merauke) selalu rentan dengan praktek-praktek penindasan yang sejak masuknya pemerintahan Indonesia  dan  masuknya kapitalisme di Papua Barat hingga saat ini. Dengan adanya praktek penindasan dan penjajahan inilah yang kemudian lahir berbagai elemen perjuangan pembabasan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat mulai dari gerakan gerilyawan, diplomasi dan sipil kota.

Sejak akhir 2018 lalu gerilyawan perjuangan pembebasan nasional TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) secara terang-terangan melakukan serangan kepada militer Indonesia yang menyamar sebagai pekerja jalan dan jembatan di Ndugama, Papua Barat. Penyerangan ini dilakukan tidak serta merta namun, atas hasil investigasi bahwa, pekerja yang bekerja itu tidak murni sebagai pekerja namun, mereka sebagian besar adalah militer Indonesia satuan zeni yang bertugas di satuan Sipur Jayapura dan disamping itu ditemukan oleh TPNPB adanya upaya pengintai aktivitas TPBNP disana. Satuan Zeni adalah salah satu departemen dalam kubuh militer angkatan darat (AD) Indonesia yang bertugas untuk menyiapkan semua infratruktur demi kepentingan membangun basis-basis militer angkatan darat sehingga, tugas mereka melakukan inverstigasi daerah yang cocok untuk membangun markas militer dan kemudian membangun jalan dan jembatan sebagai akses penghubung ke markas militer serta mengerjakan bangunan markas militer tersebut. Sehingga, tanpa kita jeli dan melakukan investigasi lebih jauh bias saja kita beranggapan bahwa mereka adalah pekerja sedangkan sebenarnya mereka adalah militer.

Tanpa militer Indonesia mengakui bahwa, benar adalah militer namun, mereka secara terang-terangan men-cap TPNPB sebagai gerakan atau kelompok criminal bersejata, teroris, anti pembangunan yang adalah musuh Negara yang harus di habisi. Peryataan seperti ini adalah sebagai legitimasi untuk melakukan operasi militer yang hingga saat ini sedang terjadi di Ndugama. Itulah watak Negara penjajah untuk mengkontruksikan pikiran manusia sedangkan secara nyata TPNPB bukan gerakan atau kelompok criminal dan teroris namun, adalah gerakan gerilyawan perjuangan pembebasan nasional Papua Barat dan penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia dan kapitalisme.

Operasi Miiter di Ndugama

Sebagai respon balik atas penyerangan terhadap satuan zeni yang dilakukan oleh TPNPB secara terang-terangan semua penguasa kolonial Indonesia melalui presiden, wakil presiden, menkopolhukam dan mentri pertahanan mengintruksikan untuk penglima TNI mempersiapkan dan segerah melakukan operasi militer di Ndugama dengan dalil melawan dan menghancurkan TPNPB. Namun, secara nyata tanpa melakukan investigasi keberadaan TPNPB terlebih dahulu dan atau menyiapkan wilayah perang dan melakukan evakuasi terlebih dahulu terhadap masyarakat sipil sesuai aturan perang atau hukum humaniter namun, secara membabi-buta melakukan penyerangan melalui darat dan udara sekaligus dan bahkan meluncurkan bom yang mengakibatkan ribuan rakyat sipil menjadi korban. Adanya mati ditembak, luka-luka, rumah dan ternak serta barang-barang berharga hangus terbakar sehingga, banyak masyarakat sipil yang harus mengungsi kehutan dan keluar jalan kaki ke beberapa kota terdekat seperti, Wamena, Asmat, Timika, Jayapura dan lain-lain.

Bantuan kemanusiaan berupa bahan makan dan layanan kesehatan dan pendidikan pun tidak dilakukan namun, selalu dibatasi dan disebotasi sehingga, banyak juga yang mati akibat sakit dan kelapan di pengungsian.

Selain itu sampai dengan saat ini belum ada informasi yang akurat dan berimbang terkait data korban dan berbagai kerugian dari rakyat sipil dan kondisi terkini di Ndugama belum didapatkan sebab semua akses informasi semua disebotasi, jurnalis independen baik local, nasional dan internasional sama sekali tidak diperbolehkan meliput. Dan apa bila ketahuan ada yang melakukan peliputan selalu diteror dan akan diintimidasi dan bahkan dipukul sampai babak belum oleh militer Indonesia termasuk warga sipil yang mandokumentasikan.

Upaya Memutasi Isu

Sekalipun demikian persolan operasi militer ini pun sudah dikecam berbagai pihak ditingkat nasional dan internasionasional dan PBB. Akibat dari desakan dan cekapan ini pemerintah kolonialisme Indonesia harus mencari cara untuk memutasi isu operasi militer ini agar meredahkan isu sehingga, seolah-olah tidak ada lagi operasi militer sedangkan secara nyata sampai saat sedang berlanjut.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan menjerat gubernur Papua dengan dugaan korupsi oleh KPK dan sejak saat itu isu Ndugama mulai tenggelam dan dihebokan dengan dugaan korupsi. Dan Negara berhasil. Berhasil karena, isu Ndugama hanyut dan hampir sebagaian orang Papua Barat menyoroti persoalan korupsi. Sedangkan bicara soal korupsi itu ada procedural secara hukum dan apa bila terbukti melakukan korupsi biarlah diproses secara hukum dan jika, tidak ditemukan bersalah maka, tentu akan bebas. Dan yang kedua, soal pemeriksaan KPK dan atau BPK untuk memastikan korupsi sudah sering dilakukan namun, mengapa baru diungkap dan dalam situasi Negara yang sedang dikecap oleh berbagai pihak atas operasi militer yang memakan ribuan korban rakyat sipil. Ini adalah bentuk retorika pemerintah colonial dan mengalikan isu Ndugama yang sebentara di kecam banyak pihak.

Itulah cara-cara penjajah terhadap bangsa yang dijajah. Oleh sebab itu sangat penting seluruh orang Papua untuk jeli menganalisis berbagai dinamika sebab, sapakat atau tidak sepakat secara nyata rakyat dan bangsa Papua Barat sedang di jajah oleh kolonialisme dan kapitalisme dan untuk mempertahankan dan melanggengkan penjajahan dan penindasan kolonialisme dan tuannya kapitalisme akan akan melakukan berbagai cara untuk tetap memindas dan menjajah. Salah satunya dengan melakukan mutasi atau mengalihkan berbagai isu yang merugikan mereka.

Posting Komentar

0 Komentar