![]() |
| Ilustrasi - Sumber : Google.com |
TPNPB serang militer Indonesia (Satuan Zeni)
Papua Barat (Sorong samapai Merauke) selalu rentan dengan
praktek-praktek penindasan yang sejak masuknya pemerintahan Indonesia dan masuknya kapitalisme di Papua Barat hingga
saat ini. Dengan adanya praktek penindasan dan penjajahan inilah yang kemudian
lahir berbagai elemen perjuangan pembabasan nasional yang memperjuangkan
kemerdekaan Papua Barat mulai dari gerakan gerilyawan, diplomasi dan sipil
kota.
Sejak akhir 2018 lalu gerilyawan perjuangan pembebasan
nasional TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) secara terang-terangan
melakukan serangan kepada militer Indonesia yang menyamar sebagai pekerja jalan
dan jembatan di Ndugama, Papua Barat. Penyerangan ini dilakukan tidak serta
merta namun, atas hasil investigasi bahwa, pekerja yang bekerja itu tidak murni
sebagai pekerja namun, mereka sebagian besar adalah militer Indonesia satuan
zeni yang bertugas di satuan Sipur Jayapura dan disamping itu ditemukan oleh
TPNPB adanya upaya pengintai aktivitas TPBNP disana. Satuan Zeni adalah salah
satu departemen dalam kubuh militer angkatan darat (AD) Indonesia yang bertugas
untuk menyiapkan semua infratruktur demi kepentingan membangun basis-basis
militer angkatan darat sehingga, tugas mereka melakukan inverstigasi daerah
yang cocok untuk membangun markas militer dan kemudian membangun jalan dan
jembatan sebagai akses penghubung ke markas militer serta mengerjakan bangunan
markas militer tersebut. Sehingga, tanpa kita jeli dan melakukan investigasi
lebih jauh bias saja kita beranggapan bahwa mereka adalah pekerja sedangkan sebenarnya
mereka adalah militer.
Tanpa militer Indonesia mengakui bahwa, benar adalah militer
namun, mereka secara terang-terangan men-cap TPNPB sebagai gerakan atau
kelompok criminal bersejata, teroris, anti pembangunan yang adalah musuh Negara
yang harus di habisi. Peryataan seperti ini adalah sebagai legitimasi untuk
melakukan operasi militer yang hingga saat ini sedang terjadi di Ndugama. Itulah
watak Negara penjajah untuk mengkontruksikan pikiran manusia sedangkan secara
nyata TPNPB bukan gerakan atau kelompok criminal dan teroris namun, adalah
gerakan gerilyawan perjuangan pembebasan nasional Papua Barat dan penjajahan
dan penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia dan kapitalisme.
Operasi Miiter di Ndugama
Sebagai respon balik atas penyerangan terhadap satuan zeni
yang dilakukan oleh TPNPB secara terang-terangan semua penguasa kolonial Indonesia
melalui presiden, wakil presiden, menkopolhukam dan mentri pertahanan
mengintruksikan untuk penglima TNI mempersiapkan dan segerah melakukan operasi
militer di Ndugama dengan dalil melawan dan menghancurkan TPNPB. Namun, secara
nyata tanpa melakukan investigasi keberadaan TPNPB terlebih dahulu dan atau
menyiapkan wilayah perang dan melakukan evakuasi terlebih dahulu terhadap
masyarakat sipil sesuai aturan perang atau hukum humaniter namun, secara
membabi-buta melakukan penyerangan melalui darat dan udara sekaligus dan bahkan
meluncurkan bom yang mengakibatkan ribuan rakyat sipil menjadi korban. Adanya
mati ditembak, luka-luka, rumah dan ternak serta barang-barang berharga hangus
terbakar sehingga, banyak masyarakat sipil yang harus mengungsi kehutan dan
keluar jalan kaki ke beberapa kota terdekat seperti, Wamena, Asmat, Timika,
Jayapura dan lain-lain.
Bantuan kemanusiaan berupa bahan makan dan layanan kesehatan
dan pendidikan pun tidak dilakukan namun, selalu dibatasi dan disebotasi
sehingga, banyak juga yang mati akibat sakit dan kelapan di pengungsian.
Selain itu sampai dengan saat ini belum ada informasi yang
akurat dan berimbang terkait data korban dan berbagai kerugian dari rakyat
sipil dan kondisi terkini di Ndugama belum didapatkan sebab semua akses
informasi semua disebotasi, jurnalis independen baik local, nasional dan
internasional sama sekali tidak diperbolehkan meliput. Dan apa bila ketahuan
ada yang melakukan peliputan selalu diteror dan akan diintimidasi dan bahkan
dipukul sampai babak belum oleh militer Indonesia termasuk warga sipil yang
mandokumentasikan.
Upaya Memutasi Isu
Sekalipun demikian persolan operasi militer ini pun sudah
dikecam berbagai pihak ditingkat nasional dan internasionasional dan PBB.
Akibat dari desakan dan cekapan ini pemerintah kolonialisme Indonesia harus
mencari cara untuk memutasi isu operasi militer ini agar meredahkan isu
sehingga, seolah-olah tidak ada lagi operasi militer sedangkan secara nyata
sampai saat sedang berlanjut.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan menjerat gubernur
Papua dengan dugaan korupsi oleh KPK dan sejak saat itu isu Ndugama mulai
tenggelam dan dihebokan dengan dugaan korupsi. Dan Negara berhasil. Berhasil
karena, isu Ndugama hanyut dan hampir sebagaian orang Papua Barat menyoroti
persoalan korupsi. Sedangkan bicara soal korupsi itu ada procedural secara
hukum dan apa bila terbukti melakukan korupsi biarlah diproses secara hukum dan
jika, tidak ditemukan bersalah maka, tentu akan bebas. Dan yang kedua, soal
pemeriksaan KPK dan atau BPK untuk memastikan korupsi sudah sering dilakukan
namun, mengapa baru diungkap dan dalam situasi Negara yang sedang dikecap oleh
berbagai pihak atas operasi militer yang memakan ribuan korban rakyat sipil.
Ini adalah bentuk retorika pemerintah colonial dan mengalikan isu Ndugama yang
sebentara di kecam banyak pihak.
Itulah cara-cara penjajah terhadap bangsa yang dijajah. Oleh
sebab itu sangat penting seluruh orang Papua untuk jeli menganalisis berbagai
dinamika sebab, sapakat atau tidak sepakat secara nyata rakyat dan bangsa Papua
Barat sedang di jajah oleh kolonialisme dan kapitalisme dan untuk
mempertahankan dan melanggengkan penjajahan dan penindasan kolonialisme dan
tuannya kapitalisme akan akan melakukan berbagai cara untuk tetap memindas dan
menjajah. Salah satunya dengan melakukan mutasi atau mengalihkan berbagai isu
yang merugikan mereka.


0 Komentar