 |
| Pdt. Dr. Socratez Yoman (Google) |
Oleh: Dr. Socratez S. Yoman
1. Pendahuluan
Kita harus akui dengan jujur, bahwa pendudukan dan
penjajahan/kolonialisme Indonesia di West Papua merupakan kejahatan politik,
kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, karena itu, Pendudukan dan
Penjajahan Indonesia di West Papua ialah Ilegal.
Tidak ada legitimasi rakyat dan bangsa West Papua. Yang ada
adalah legitimasi kekerasan, kejahatan, kekejaman, kelaliman dengan moncong
senjata
Saya sangat berterima kasih kepada Sejarawan dari UI, Rushdy
Hoesein meyakinkan saya, bahwa selama ini, saya bergelut dalam menulis sejarah
bangsa West Papua, terutama PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. Pepera
1969 dimenangkan dan dilegitimasi dengan kekerasan moncong senjata ABRI (kini:
TNI).
Karena itu, Sejarawan Indonesia menolak Penelitian tiga
lembaga Belanda bertajuk ‘Dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia,
1945-1950’, menggunakan dana 4,1 juta Euro. Penelitian yang dimulai pada
September 2017.
“Saya dengan teman-teman angkatan ’45 menolak. Karena, borok
itu mestinya dikompres biar adem. Tapi kalau dicutik pakai lidi, bisa bengkak,”
kata sejarawan dari UI, Rushdy Hoesein, saat berbincang dengan detikcom, Senin
(18/9/2017).
Ada pula sumber lain: Riset Perang Indonesia 1945-1950,
Belanda Kucurkan 4,1 Juta Euro.
“Belanda adalah negara yang punya banyak simpanan
bukti-bukti sejarah Indonesia, ini bakal jadi senjata utama saat berhadapan
dengan peneliti Indonesia. Bila borok itu terus dikorek, khawatirnya sejarah
Indonesia bisa berubah, soalnya Indonesia kurang data bila hendak
mempertahankan sejarahnya.”
“Kita memiliki data banyak yang amburadul dan banyak
hoax-nya. Tentu dalam penggarapan ini ya kita bisa kalah. Dan bisa-bisa kita
akan menerima data-data yang mereka (Belanda) miliki. Akibatnya, sejarah
Indonesia akan berubah.”
Ini senjata ampuh bangsa West Papua. BANGKITLAH!
2. PEPERA 1969 Cacat Hukum dan Cacat Moral
Sebagian besar rakyat Indonesia belum tahu banyak proses pengganungan
wilayah West Papua ke dalam wilayah Indonesia. Proses pengintegrasian melalui
proses yang kejam, brutal dan tidak manusiawi.
Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan
Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang
Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).
Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta
sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA
1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada
pertanyaan nomor 6: “Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah
terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?”
(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary
Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).
“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan
Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia
hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).
Surat pimpinan militer berbunyi: “Mempergiatkan segala
aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material
dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain
angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun
1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN…”
(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando
Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal
20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal
7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969).
Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi
bangsa West Papua. Bahkan setelah dimasukkan West Papua secara ilegal dan
secara paksa ke dalam wilayah Indonesia dan manusianya terus dibantai seperti
hewan dan binatang buruan atas nama keamanan nasional.
3. Militer Indonesia Menghancurkan Masa Depan Rakyat West
Papua
Sejak 1961 sampai 2018 ini, keluarga para militer Indonesia
yang pernah bertugas di West Papua dan bahkan yang sedang bertugas, mereka
hidup gembira dan senang dan menikmati hidup mereka. Tapi, sayang, mereka tidak
tahu suami dan orang tua mereka dengan moncong senjata pernah dan sedang
menindas dan membantai sesamanya atas nama keamanan nasional. Suami atau ayah
mereka pernah menembak mati orang-orang yang sama seperti mereka. Suami atau
orang tua mereka menciptakan malapetaka, meneteskan darah dan mencucurkan air
mata orang Asli West Papua dan tulang-belulang mereka sedang berserakkan dan
menjadi saksi bisu.
Tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini
dilakukan ketika rakyat West Papua mempertahankn hak hidup dan masa depan di
atas tanah leluhur mereka. Mereka ditembak mati ketika berjuang keadilan dan
martabat demi perdamaian.
Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar
dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan
moncong senjata militer Indonesia.
4. Mayoritas 95% rakyat West Papua memilih merdeka
“…bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan
Papua.”
(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk
Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary
of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).
Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: “Banyak
orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber: UNGA
Official Records MM.ex 1, paragraf 126).
Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB
pada 1969:
“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk
berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua
Merdeka,” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).
Kita dengan jujur harus membandingkan aspirasi politik
bangsa West Papua setelah 49 tahun sejak 1969 sampai 2018. Karena kita tidak
berada di tahun 1969.
[18/6 20:15] Socrates Yoman: 5. Apakah keinginan 95% bangsa
West Papua untuk merdeka pada 1969 itu sudah berkurang setelah 49 tahun?
Pertanyaan ini kita bertanya lagi mengapa ada UU Otsus 2001?
Otsus ada karena rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke bangkit dan
menyatakan merdeka lepas dari RI pada waktu terjadi reformasi 1998.
Pada 5-7 Juli 2011 diadakan Konferensi Perdamaian Papua dan
perwakilan Kodam XVII Cenderawasih menjadi pembicara. Sebelumnya, ada
permintaan bahw kalau saya sebut Papua saudara-saudara menyahut Damai. Pada
saat pembicara sebut Papua semua peserta balas: Merdeka…Merdeka…Merdeka….
Pada 10 Januari 2012 saya dengan Pdt. Marthen Luther Wanma
sosialisasi hasil pertemuan dengan Presiden SBY di Cikeas pada 16 Desember
2011. Saya betanya kepada peserta yang memenuhi ruang ibadah Gereja GKI Effata
Manokwari. Siapa yang mau merdeka? Semua yang memenuhi ruangan itu berdiri:
Merdeka…Merdeka….Merdeka....Tapi yang tidak berdiri adalah Sekda Manokwari
dengan 2 orang PNS.
Pada 20 Januari 2012 pertemuan di Sorong dengan tujuan yang
sama utk sosialisasi hasil pertemuan dengan SBY. Saya bertanya dengan
pertanyaan yang sama seperti di Manokwari. Seluruh peserta yang penuhi undangan
berdiri dan berteriak: Merdeka….. Merdeka…..Merdeka….Tapi yang tidak ikut
berdiri adalah yang pak mewakili Dandrem Sorong dan pak Kapolresta Sorong.
Pada 10 April 2018, saya hadir sebagai salah satu nara
sumber dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) di Sorong, suara untuk
Papua Merdeka itu terdengar dalam duskusi-diskusi. Di panel kami, ada yang
bediri dan menyatakan Merdeka adalah solusi terbaik.
Ada seorang teman sekolah saya di SMP, seorang pribadi
pendiam, kami berdua duduk karena baru ketemu. Pada sesi tanya jawab, pak
pendeta berdiri dan menyatakan:
“Jika kamu anggap kami beda Ras, dengan kamu, tidak serius
urus kami sebagai bagian anak bangsa RI, beritahu kami, kami sudah mampu urus
sendiri” (10/04/2018).
Ita Wakhu Purom, Minggu, 06 Mei 2018; 21:31)*
Penulis adalah
ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua
0 Komentar